Kita sering kali mendengar istilah ormas dalam kehidupan bermasyarakat. Nama ini mungkin sudah tak asing di telinga, mengingat begitu banyak organisasi-organisasi masyarakat yang tersebar di sekeliling kita. Ormas itu sendiri merupakan perkumpulan masyarakat yang memiliki pandangan yang sama atau berbeda dalam menganalisis suatu masalah dengan tujuan yang sama. Lebih mirip kerjasama, hanya saja ormas lebih cenderung bergerak dalam hal serius seperti politik, pemerintahan, agama dan hal sejenisnya.
Seharusnya keberadaan ormas ini berpengaruh dalam masyarakat. Karena ormas merupakan suatu wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap negara dan pemerintah. Mengingat negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sudah seharusnya aspirasi setiap rakyat didengar dan ditindaklanjuti. Namun kenyataannya, jangankan ditindaklanjuti, didengar saja tidak. Karena pemerintah sekarang hanya memfokuskan diri mereka pada kepentingan yang mereka anggap penting. Misalnya bagaimana cara agar mendapatkan hati Amerika ataupun negara-negara adidaya lainnya, bagaimana dapat bersaing dalam pasar internasional, bagaimana dapat menimbun kekayaan untuk diri mereka sendiri yang biasa disebut korupsi dan sebagaiya. Sehingga terkadang mereka melupakan tujuan awal mereka. Yaitu mensejahtekan rakyat. Mungkin karena didasari hal inilah, demo banyak terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar diantaranya adalah demo anarkis. Bisa jadi ini adalah perwujudan dari kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap suara-suara mereka yang tak pernah sampai di telinga para pejabat negara. Namun, adanya demo anarkis itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena menimbulkan korban tak bersalah didalamnya
Suara dari satu orang tidak mungkin didengar oleh pemerintah. Oleh karena itu dibuatlah suatu perkumpulan yaitu ormas, dimana mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka secara terstruktur.. Suatu kumpulan aspirasi yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah. Dengan begitu, kemungkinan suara didengar menjadi lebih besar. Dan negara demokrasi yang sebenarnya dapat terwujud.
Namun, yang dimaksud tidak penting disini adalah ormas-ormas yang terkesan anarkis, memprovokasi dan menyalahgunakan kewenangannya. Banyak ormas seperti ini di masyarakat. Sebut saja salah satunya FPI. FPI atau Front Pembela Islam adalah ormas yang berlabelkan agama yang termasuk ormas resmi negara. Karena ormas ini sudah diakui negara sebagai ormas yang bertindak melaporkan adanya penyimpangan agama di masyarakat. Sifat FPI yang termasuk ormas, membuat pergerakan ormas lebih luwes di masyarakat sehingga lebih mudah mengawasi tindak-tanduk masyarakat. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, selanjutnya FPI harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kemudian pihak berwajiblah yang mengambil tindakan. Sehingga FPI tidak memiliki hak untuk menindak suatu penyimpangan secara langsung.
Namun kenyataannya, FPI justru dengan mudahnya melakukan praktek sweeping terhadap kasus yang mereka anggap menyimpang tanpa izin dari pihak berwenang. Mereka merasa berhak melakukan hal tersebut, karena ormas mereka telah diakui pemerintah sehingga melakukan hal tersebut menjadi hal wajar seakan memang itulah tujuan adanya ormas tersebut. Praktek sweeping adalah praktek yang menghancurkan secara keseluruhan tanpa pandang bulu, bahkan tidak memperhatikan yang bersalah atau yang tidak bersalah, asal terbukti berhubungan atau ditemukan di TKP maka akan dihancurkan. Sehingga melibatkan masyarakat yang tidak bersalah turut menjadi korban. Belum lagi berbagai kerusakan infrastruktur yang diperbuat oleh tindakan anarkis FPI. Tak sedikit tindakan anarkis mereka menelan korban masyarakat sipil. Dan hal ini sangat meresahkan rakyat.
Selain contoh FPI tadi, adanya ormas juga memunculkan berbagai permasalahan lain di masyarakat ataupun pemerintah. Keberadaan ormas juga sebagai ajang provokasi dan perpecahan masyarakat. Apabila kumpulan suara masyarakat yang tertampung dalam ormas tidak didengar pemerintah, akan muncul kekecewaan di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya timbul ketidakpercayaan terhadap pihak pemerintah yang tidak mampu menyejahterakan masyarakat. Akhirnya kelompok-kelompok ormas membentuk perkumpulan dengan bantuan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi membesar sehingga memunculkan paham baru akan pemerintahan. Hal terburuknya adalah terjadinya kudeta dalam negara diakibatkan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Revolusi yang menyebabkan perpecahan di dalam negara. Kemudian akan menimbulkan berbagai kekacauan dan timbulnya korban jiwa. Salah satunya adalah kasus pencucian otak yang santer beberapa waktu yang lalu. Yaitu kasus NII KW9 (Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9). Menurut sebagian orang ormas ini bertujuan untuk membuat Negara Indonesia menjadi Negara Islam. Sehingga menggunakan sistem cuci otak untuk merekrut anggota baru untuk mengitu sekte atau ormas/faksi agama ini. Sebagian berpendapat NII KW9 juga bertujuan untuk membusukkan dari NII(Partai Politik Islam) yang sudah didirikan sejak zaman proklamasi. NII KW9 buatan intelejen ini termasuk ormas kriminal, karena selain menyebarkan ajaran sesat, memecah belah negara juga membuat pengikutnya mengeluarkan sejumlah uang dengan kata lain penipuan.
Keberadaan ormas juga kurang begitu membantu masyarakat. Karena dalam prakteknya, ormas sendiri pun terkadang memihak pada pihak tertentu. Yang akhirnya, justru menambah kesengsaraan masyarakat karena perlakuan yang tidak adil. Cenderung lebih memihak pada kalangan yang berpengaruh, baik dalam ormas itu sendiri ataupun tidak. Sehingga ada kemungkinan dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang mereka kumpul dimanipulasi demi keuntungan beberapa orang saja. Karena kebanyakan ormas-ormas itu dibentuk dengan tujuan tersembunyi, meski dalam kenyataannya masih ada ormas yang masih murni dan tidak mengandung unsur kotor. Akhirnya, suara-suara rakyat menjadi semakin samar untuk didengar oleh pejabat pemerintah.
Dengan berbagai permasalahan mengenai ormas, yang sebagian besar meresahkan masyarakat dan menurut masyarakat sendiri keberadaan ormas kurang membantu, hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui kekuatan hukum. Dengan membuat UU yang membatasi pergerakan ormas sehingga dapat meredam tingkat anarkisme mereka dan adanya provokasi yang menimbulkan perpecahan. Membatasi pergerakan ini bukan berarti menutup jalur akses mereka. Akses mereka tetap dibiarkan apa adanya. Namun, hanya membatasi apabila pergerakan mereka sudah sampai pada tahap awas yang menimbulkan keresahan. Misal, UU yang menyatakan setiap ormas diberikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi masyrakat, namun kebebasan yang dimaksudkan hanya dalam penyampaiannya dan dilarang tegas mengambil tindakan diluar sepengetahuan pihak berwenang serta alat kelengkapan negara.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan saksi tegas kepada ormas dan anggotanya yang melewati batas kewenangan mereka. Misal, hukuman penjara minimal 25 tahun atau denda milyaran bahkan triliyunan rupiah, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Dengan adanya efek jera, maka secara bertahap anarkisme mereka akan berkurang. Selain memberikan saksi tegas, pemerintah juga harus memperketat pelaksanaan dan penegakkan hukum sehingga dapat menghindari dari adanya kasus KKN. Memberikan pengawasan ketat bagi setiap pelaku ataupun kegiatan yang dilakukan ormas. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan kinerja pemerintah yang maksimal agar keberadaan ormas itu tidak meresahkan namun tidak perlu dihilangkan. Karena pada dasarnya ormas itu penting dalam masyarakat, hanya saja terkadang terjadi penyelewengan kewenangan yang dimiliki ormas itu sendiri. Dengan adanya UU yang membatasi pergerakan dan pengawasan yang ketat terhadap jalannya kegiatan ormas serta adanya sanksi tegas, kemungkinan dapat mengurangi tindakan anarkis, provokasi dan penyelewangan mereka semakin besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar